Wawasan Hukum
Ditulis untuk pemilik merek dan para kuasa hukum yang mendampinginya, mengenai persoalan yang menentukan dalam sengketa merek dan perkara komersial di Indonesia.
Mahkamah Konstitusi memperpanjang masa non-use merek dari tiga tahun menjadi lima. Komentar internasional membacanya sebagai perlindungan bagi merek yang menganggur. Kuasa hukum yang beracara memaparkan tiga proposisi yang menjelaskan mengapa bukan demikian.
Baca analisisnyaPasal 77 ayat (2) meniadakan seluruh pembatasan waktu bagi gugatan pembatalan atas dasar iktikad tidak baik. Pendaftaran yang diambil dengan iktikad tidak baik dapat digugat bertahun-tahun setelah terbit — dan Putusan 144 tidak menyentuhnya.
Baca analisisKelas yang dicadangkan dan varian yang belum diluncurkan adalah entri yang pertama dibidik pesaing. Mana di antaranya yang dapat Anda buktikan penggunaannya hari ini?
Baca analisisCara kerja metode yang berlaku, apa yang secara struktural luput darinya, dan apa yang akan ditimbang oleh standar yang berkeadilan substantif.
Baca analisisAmbang pembuktian, peran survei independen, dan apa yang ditunjukkan putusan-putusan terbit mengenai seberapa ketat pengadilan membaca syarat ini.
Baca analisisDi mana kepemilikan, kewenangan mendaftarkan, dan hak pengakhiran paling sering keliru dirumuskan — dan perancangan yang mencegahnya.
Baca analisisMekanisme takedown marketplace, nilai pembuktian riwayat transaksi, dan batas penegakan yang dapat dilakukan platform di Indonesia.
Baca analisisPendaftar yang menghadapi gugatan non-use kerap merekayasa penggunaan minimal begitu perkara bergulir. Bagaimana pengadilan Indonesia memperlakukannya, dan di mana praktiknya masih belum mapan.
Baca analisisWawasan Hukum merupakan informasi umum mengenai hukum Indonesia dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Membacanya tidak melahirkan hubungan advokat–klien.
